#PAYUNG HUKUM

Kami memiliki 283 berita tentang payung hukum

Sumut terus perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan ...

Gandeng Kemenkum Sumut, Pansus I DPRD Karo kaji batasan intervensi pemda

Tim Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Karo bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Karo mendatangi Kantor Wilayah Kementerian ...

Ranperda penyelenggaraan pemerintahan desa resmi masuk prolegda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) bersama Pemerintah Kabupaten Sergai resmi menyepakati ...

Pemprov Sumut transformasikan olahraga jadi industri melalui BLUD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mentransformasi olahraga menjadi industri agar mampu menghasilkan pendapatan ...

Wali Kota Tebing Tinggi dorong optimalisasi SP3 Catin

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan pentingnya Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan bagi Calon Pengantin ...

BKPRMI Padangsidimpuan tegaskan dukungan terhadap Perpres 111/2025, siap hadapi ancaman nonmiliter

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI ...

Re-design BUMN Via Danantara, langkah strategis optimalkan perlindungan doktrin business judgement rule

Penerapan  prinsip  Business  Judgment  Rule  menjadi  pilar  krusial  dalam memperkuat ...

Didukung penuh Gubsu Bobby, Syah Afandin tancap gas kelola sumur tua Langkat untuk rakyat

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH terus menunjukkan komitmennya dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan ...

66 tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Siantar peroleh kontrak kerja

Sebanyak 66 tenaga kebersihan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar mendapat semangat baru dalam ...

Kemenkum kawal harmonisasi empat Ranpergub Sumut

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat perannya dalam memastikan kualitas produk hukum daerah ...